 |
| Suparlan, Kepala Dinas Pekerjaan & Penataan Ruang Kabupaten Pacitan |
KOMINFORMA, PACITAN – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pacitan, Suparlan, menegaskan bahwa persoalan infrastruktur jalan harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.
Hal ini menyusul adanya keterbatasan anggaran daerah akibat penyesuaian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
“Dampak dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 otomatis perbaikan jalan menurun karena anggarannya terbatas,” jelas Suparlan saat ditemui di ruang kerjanya. (25/8)
Meski begitu, ia menekankan bahwa kondisi tersebut tidak boleh mengurangi semangat pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Justru, keterbatasan ini menjadi momentum untuk mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga kualitas jalan.
Menurutnya, kesadaran pengguna jalan juga sangat penting. Terutama terkait kendaraan angkutan yang sering kali membawa muatan berlebihan.
“Perbaikan jalan bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, pengguna jalan juga harus memiliki kesadaran. Muatan berlebih bisa mempercepat kerusakan jalan, bahkan membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain,” tambah Suparlan.
Ia mengajak seluruh pihak untuk bersinergi menjaga infrastruktur yang ada. Dengan langkah kolektif, kondisi jalan di Pacitan diharapkan tetap layak dilalui dan mendukung kelancaran aktivitas masyarakat.
“Pemerintah bersama masyarakat harus bersinergi. Jalan adalah fasilitas publik yang manfaatnya kita rasakan bersama, maka sudah sepatutnya kita jaga bersama pula,” tandas Suparlan.
