 |
| Bupati Pati Sudewo |
KOMINFORMA, PATI — Bupati Pati, Sudewo, resmi selamat dari pemakzulan usai Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Jumat malam (31/10/2025).
Dari tujuh fraksi yang hadir dalam sidang paripurna tersebut, hanya Fraksi PDI Perjuangan yang menyatakan pendapat agar Bupati dimakzulkan. Enam fraksi lainnya memilih memberikan rekomendasi perbaikan kinerja.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menjelaskan bahwa hasil akhir sidang sudah sesuai dengan mekanisme dan tata tertib DPRD.
“Fraksi PDI Perjuangan menghendaki agar Pak Bupati dimakzulkan, tetapi enam fraksi lainnya, Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Golkar, memilih opsi rekomendasi untuk perbaikan ke depan,” ujar Ali usai paripurna.
Sidang paripurna tersebut merupakan puncak dari rangkaian proses hak angket DPRD terhadap kebijakan Bupati Sudewo, terutama yang dinilai menimbulkan keresahan publik. Dalam pemungutan pendapat, 36 dari 49 anggota DPRD menyatakan Bupati tidak perlu dimakzulkan, sementara 13 anggota mendukung pemakzulan.
Meski terhindar dari pemakzulan, DPRD Kabupaten Pati tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada Bupati. Di antaranya, perlunya peningkatan komunikasi publik, transparansi kebijakan, serta evaluasi terhadap kebijakan pajak dan tata kelola pemerintahan daerah.
Beberapa fraksi menilai, permasalahan yang muncul belakangan ini lebih disebabkan oleh lemahnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif. DPRD berharap ke depan Bupati dapat memperbaiki hubungan dan mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan strategis.
Di luar gedung DPRD, ratusan massa dari dua kubu, pro dan kontra pemakzulan, menggelar aksi damai. Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mengaku kecewa atas hasil sidang.
“Kami menilai keputusan ini tidak berpihak pada rakyat. Banyak bukti pelanggaran yang ditemukan, tapi akhirnya Bupati tetap dipertahankan,” kata Mulyati, salah satu perwakilan aliansi.
Sementara itu, dari kubu pendukung Bupati Sudewo, hasil paripurna dianggap sebagai bukti bahwa proses politik di DPRD masih berjalan objektif.
“Alhamdulillah, Pak Bupati tidak dimakzulkan. Kami berharap beliau segera menindaklanjuti rekomendasi DPRD agar pemerintahan berjalan lebih baik,” ungkap Hardi, Ketua DPC Gerindra Pati.
Dengan keputusan tersebut, Bupati Sudewo tetap melanjutkan masa jabatannya hingga akhir periode. DPRD akan mengawal pelaksanaan rekomendasi yang telah disepakati dalam paripurna, sementara masyarakat diminta tetap mengawal jalannya pemerintahan.
Sidang paripurna yang berlangsung hingga malam hari itu menjadi salah satu momen politik paling krusial di Kabupaten Pati dalam tahun 2025. Keputusan “selamatnya” Bupati dari pemakzulan menandai babak baru hubungan antara eksekutif dan legislatif di daerah ini, antara koreksi, kompromi, dan tuntutan akuntabilitas publik.
