 |
| Pengurus DPC GMNI Malang |
KOMINFORMA, MALANG - Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Malang menolak wacana penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto karena dinilai telah mengkhianati semangat Revolusi 1945 dan melakukan pelanggaran HAM berat selama rezim Orde Baru.
Mereka menuntut pemerintah untuk tidak melakukan glorifikasi terhadap sosok yang bertanggung jawab atas dosa-dosa politik di masa lalu.
Ketua DPC GMNI Malang, Albert Waatwahan, menegaskan bahwa sikap organisasi ini adalah penegasan komitmen ideologis untuk menjaga kemurnian ajaran Marhaenisme Bung Karno. Ia menekankan bahwa kepemimpinan Soeharto mewakili puncak dari kontrarevolusi dan melakukan De-Soekarnoisasi secara sistematis.
"Kami menilai bahwa pemberian gelar tersebut bukan sekadar kesalahan moral dan historis, tetapi juga upaya sistematis untuk mencuci dosa politik Orde Baru yang telah meninggalkan luka panjang bagi rakyat Indonesia," tegas Albert Waatwahan kepada awak media pada Minggu (09/11).
Ia juga menjelaskan bahwa kepahlawanan harus diukur dari keberpihakan total kepada rakyat. Ia menggarisbawahi catatan kelam pelanggaran HAM berat yang terjadi selama tiga dekade kekuasaan Orde Baru sebagai alasan fundamental penolakan.
"Dalam Marhaenisme, pahlawan sejati adalah mereka yang membebaskan manusia dari penindasan, bukan mereka yang memperbudak bangsanya sendiri. Maka, menyamatkan gelar pahlawan kepada Soeharto adalah pengkhianatan terhadap Marhaenisme itu sendiri," tambahnya.
DPC GMNI Malang menyerukan kepada Pemerintah RI dan Dewan Gelar Pahlawan Nasional untuk segera menghentikan wacana pemberian gelar tersebut demi menjaga integritas moral dan konstitusi. Mereka juga mengajak masyarakat dan generasi muda untuk secara kritis melawan amnesia sejarah.
