 |
| Menteri Pertanian, A.Amran Sulaiman |
KOMINFORMA, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, secara tegas menyatakan kesiapan untuk mencopot pejabat di kementeriannya jika terbukti terlibat dalam meloloskan impor beras ilegal sebesar 250 ton dari Thailand. Pernyataan keras ini disampaikan Amran dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Minggu (23/11).
Mentan Amran menjelaskan bahwa importir swasta terkait memang mengajukan permohonan izin impor kepada Kementerian Pertanian (Kementan). Rapat koordinasi (rakor) mengenai permohonan ini digelar di Jakarta pada 14 November 2025. Namun, anehnya, meskipun izin sudah terbit dari Thailand, pejabat Kementan yang menghadiri rakor tersebut justru menolak memberikan Persetujuan Impor (PI).
"Ada yang menarik, rapatnya di Jakarta, minta rapat rakor, belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi Bappenas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan," ungkap Amran.
Amran menegaskan bahwa tindakan impor ilegal ini merupakan pembangkangan terhadap arahan Presiden. "Seandainya ada Dirjen meloloskan, hari ini berakhir jabatannya. Aku pastikan itu kalau dia tidak patuh pada presiden kita. Tapi, alhamdulillah ternyata deputi Dirjen patuh mengikuti instruksi Bapak Presiden," tegasnya.
Lebih lanjut, Amran menjelaskan beras ilegal tersebut sudah tiba di Sabang dan kini telah disegel oleh aparat setempat di gudang milik PT Multazam Sabang Group. Amran juga mengaku mendapatkan laporan dugaan impor ilegal serupa di Batam, meskipun informasi tersebut masih dalam tahap verifikasi.
"Bahkan, sesuai kami dapatkan juga laporan, tapi kami sementara baru telepon Kapoldanya, juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Tapi yang pasti dari Sabang, Aceh," pungkas Amran.
