 |
| Pengurus DPC GMNI Sampang |
KOMINFORMA, SAMPANG – Dugaan penyelewengan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) mencuat di Desa Rohayu, Sampang. DPC GMNI Sampang menemukan bahwa sejak tahun 2019 hingga 2024, masyarakat penerima bansos PKH justru tidak menerima bantuan sama sekali.
Penelusuran GMNI menunjukkan adanya indikasi pemindahan bantuan tersebut ke beberapa nama yang diduga merupakan keluarga dari mantan Kepala Desa.
Menurut Ketua Bidang Penelitian DPC GMNI Sampang, Yudi, pihaknya telah mencoba menempuh jalur administrasi, namun penyelesaiannya berjalan lambat. "Dinsos tidak ada penyelesaian terhadap permasalahan bansos yang tidak sampai pada tangan masyarakat Desa Rohayu," kata Yudi pada awak media, Senin (17/11).
Meskipun demikian, berdasarkan kesepakatan audiensi yang dilakukan DPC GMNI Sampang pada Senin (13/10), Dinsos berjanji akan turun ke Desa Rohayu pada keesokan harinya, Selasa (14/10), untuk menyelesaikan permasalahan ini bersama masyarakat.
Melihat proses penyelesaian yang mandek di tingkat dinas, Ketua DPC GMNI Sampang, Shaifi, menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah audiensi dengan Polres Sampang.
"DPC GMNI telah mengirimkan surat ke Polres Sampang pada hari Senin tanggal 17 November 2025 untuk melaksanakan audiensi bersama masyarakat Desa Rohayu pada hari Kamis tanggal 20 November 2025," ujar Shaifi.
Langkah ini diambil demi membersamai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Rohayu. "Dan tentunya kami akan menyampaikan temuan kami yang ada di Desa Rohayu perihal penyelewengan bantuan PKH sebagai tambahan bahan kepolisian dalam mendalami perkara ini." pungkas Shaifi
