-->

OTT KPK di Pati, Bupati Sudewo Diamankan untuk Pemeriksaan

Redaksi
19 Jan 2026, 19:19 WIB Last Updated 2026-01-19T12:19:42Z
Sudewo, Bupati Pati

KOMINFORMA, PATI — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Senin (19/1/2026). Dalam operasi tersebut, Bupati Pati, Sudewo (SDW), dikonfirmasi ikut diamankan dan diperiksa secara intensif oleh penyidik KPK. 

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, bahwa Sudewo termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam OTT di Pati. Saat ini, Sudewo sedang diperiksa secara intensif oleh tim penyidik KPK di Polres Kudus, Jawa Tengah. 

“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW (Sudewo),” ujar Budi Prasetyo. 

Budi menjelaskan bahwa KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum Sudewo dan pihak-pihak lain yang diamankan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dia juga menyatakan bahwa KPK akan mengumumkan perkembangan lebih lanjut kepada publik. 

Hingga laporan ini dibuat, Sudewo belum secara resmi ditetapkan sebagai tersangka. Status hukumnya masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK dalam rentang waktu 24 jam sejak operasi dilakukan. 

Sudewo pernah menjadi sorotan publik sebelumnya terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, nama Sudewo sempat dipanggil dan diperiksa oleh KPK, termasuk pernyataan dari Juru Bicara KPK bahwa Sudewo diduga menerima aliran dana dalam kasus tersebut. 

Namun, sampai saat ini KPK belum mengonfirmasi apakah operasi OTT di Pati ini terkait langsung dengan kasus DJKA atau dengan dugaan lain, karena penyidik masih mengumpulkan fakta dan bukti yang diperlukan. 

Sebelumnya pada tahun 2025, Sudewo sempat menjadi sorotan publik karena protes dan demo warga Pati terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memicu ketegangan politik di daerah tersebut.


Komentar

Tampilkan