 |
| DPC GMNI Pacitan |
KOMINFORMA, PACITAN — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pacitan menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dan pelemahan nilai tukar rupiah yang dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat.
Dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu, 10 Juni 2026, GMNI Pacitan menilai kombinasi kenaikan harga energi dan tekanan terhadap rupiah dapat memicu efek berantai terhadap berbagai sektor ekonomi, terutama kebutuhan pokok dan jasa transportasi.
Ketua DPC GMNI Pacitan, Dela Prastisia, mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari setiap kebijakan yang diambil di tengah situasi ekonomi yang sedang mengalami tekanan.
“Keputusan menaikkan harga BBM di tengah situasi melemahnya nilai tukar rupiah merupakan langkah yang berisiko tinggi bagi stabilitas domestik. Fluktuasi ini secara langsung akan mengerek tarif jasa transportasi dan harga kebutuhan pokok, sehingga berdampak pada penurunan daya beli dan memperberat beban pemenuhan kebutuhan harian masyarakat,” kata Dela.
Menurut GMNI Pacitan, kenaikan harga BBM nonsubsidi terjadi bersamaan dengan tekanan nilai tukar rupiah yang masih berada pada level tinggi terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut juga disebut dipengaruhi ketidakpastian geopolitik global yang berdampak pada pasar energi internasional.
Sekretaris DPC GMNI Pacitan, Revin Safii, menilai pemerintah perlu melakukan reposisi prioritas anggaran agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menekankan pentingnya memastikan belanja negara diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
“Pemerintah perlu memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar diarahkan pada sektor yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Di tengah tekanan ekonomi saat ini, prioritas kebijakan harus difokuskan pada stabilitas harga, ketahanan pangan, dan perlindungan daya beli masyarakat,” ujar Revin.
Merespons kondisi tersebut, GMNI Pacitan menyampaikan tiga poin sikap. Pertama, mendorong pemerintah mengutamakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik. Kedua, meminta pemerintah membuka ruang dialog yang lebih inklusif dengan berbagai elemen masyarakat sebelum mengambil keputusan yang berdampak luas.
Ketiga, GMNI Pacitan meminta pemerintah mengkaji ulang sejumlah program belanja negara, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), agar alokasi anggaran lebih sesuai dengan tantangan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat.
GMNI Pacitan menilai pemerintah perlu kembali memfokuskan kebijakan dan penggunaan anggaran pada kebutuhan yang bersifat mendesak, terutama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kelompok masyarakat yang rentan terhadap gejolak harga.
Organisasi mahasiswa tersebut juga menegaskan bahwa kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan konstitusi harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan publik di tengah situasi ekonomi yang dinamis.
