HARIANMERDEKA.ID|Menanggapi situasi dan kondisi yang demikian cepatnya berubah, maka dibutuhkan pula respon penyesuaian yang cepat dalam menanggapi dampak dari arus globalisasi.
Kemajuan teknologi, dirasakan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya perubahan perilaku dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, ideologi ataupun kondisi pemiskinan di berbagai negara saat ini juga ikut berubah.
Pancasila sebagai ideologi suatu bangsa sudah tentu bisa diterima oleh bangsa lainnya. Hal ini disebabkan orientasi yang menjadi pencapaian ideologi Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya ada peluang dan kesempatan lebih besar bagi Indonesia untuk turut andil dalam memengaruhi kebijakan moneter dunia.
Oleh karena itu, sistem ekonomi Pancasila semestinya merupakan nilai lebih bagi Indonesia untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga masyarakat bisa lebih sejahtera. Rangkaian globalisasi ini bisa terbagi dalam 3 (tiga) zaman.
Pertama, globalisasi yang melahirkan revolusi ilmu pengetahuan sekitar akhir abad 16 sampai abad 19, yang merupakan cikal bakal terjadinya revolusi industri I dengan munculnya berbagai penemuan-penemuan yang membantu sektor industrialisasi.
Kedua, globalisasi yang ditandai adanya tahapan modernisasi negara-negara dunia dengan melakukan ekspansi suatu negara untuk mendistribusikan barang-barang hasil produksinya yang surplus di negara setempat.
Ketiga, zaman globalisasi baru yang sekarang sedang dialami saat ini. Bahwa, kehadiran teknologi juga telah mempengaruhi perilaku dan kebutuhan masyarakat ditinjau dari efektiftas dan efisiensi.
Cara pandang masyarakat bukan lagi menilai suatu produk dari segi label, namun sesuai fungsi praktis atau ekonomis dari sebuah produk tersebut.
Pesatnya perkembangan zaman tersebut, maka Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki kepadatan penduduk semestinya mampu memainkan peran serta mempengaruhi kebijakan ekonomi dunia yang juga dapat menguntungkan bagi masyarakatnya.
Demokrasi ekonomi yang dimaksud ialah adanya tingkat kesadaran partisipasi masyarakat dengan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dari era sebelumnya. Selain itu, pemerintah juga harus mampu menyiapkan masyarakatnya agar memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh perkembangan dan tuntutan zaman saat ini.
Bagaimanapun juga persaingan dalam dunia kerja akan semakin berat akibat efektiftas dan efisiensi yang disebabkan ketergantungan masyarakat terhadap kemajuan teknologi.
Memasuki era revolusi industri 4.0, tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia salah satunya adalah ketidakmampuan pemerintah dalam mengakomodir maupun mengelola bonus demografi penduduk agar lebih menguntungkan posisi strategis Indonesia sebagai negara besar keempat dunia baik dari segi sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya.
Jika pemerintah masih bersifat lambat dan tertinggal maka konflik-konflik internal cenderung akan memperburuk keadaan negara kita. Hal ini disebabkan terjadinya rasa nasionalisme sempit karena keterbatasan pekerjaan yang diakibatkan oleh kemajuan perkembangan teknologi yang diciptakan.
Maka, masyarakat perlu mendorong pemerintah agar segera mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang yang akan dilakukan oleh masyarakat kita sendiri. Misalnya, fenomena produksi mobil nasional. Seharusnya pemerintah dapat mengakomodir untuk mempermudah perijinan serta mendukung produksi tersebut sebagai salah satu alternatif untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya jauh lebih ekonomis dan praktis.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperkuat dan meningkatkan profesionalitas sistem manajemen Badan Usaha Milik Negara / Daerah bahkan mulai tingkat Desa sebagai lembaga negara yang juga menjadi pilar perekonomian masyarakat.
Sehingga peran pemerintah dalam mengatur kestabilan pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat tercapai dan dinikmati seluruh rakyat Indonesia dari tingkat desa.
Penulis; Made Bryan P. Mahararta
