 |
| Sumber foto: Akun TikTok Gatothahahihi |
KOMINFORMA, PACITAN – Sebuah video yang memperlihatkan kegiatan razia gabungan di tempat kos wilayah Kelurahan Ploso, Pacitan, menuai tanggapan keras dari warganet. Bukan pujian yang datang, justru gelombang kritik hingga sindiran pedas membanjiri kolom komentar unggahan tersebut.
Dalam video yang tersebar luas di TikTok, disebutkan oleh pemilik akun bahwa kegiatan tersebut dilakukan personel gabungan dari unsur Polsek, Satpol PP, Linmas, PMII, hingga perangkat kelurahan melakukan inspeksi mendadak ke beberapa kos. Kegiatan itu diklaim sebagai upaya menanggulangi potensi kejahatan dan “hal-hal yang tidak diinginkan”.
Namun, alih-alih menuai dukungan, aksi tersebut malah menjadi bahan olokan publik. Salah satu komentar menyindir langsung, “Kakehan gawean pak sampean itu, wong polisi wae ngiclik (menyentuh) di sell,” tulis akun @amelia disertai emoji tertawa.
Komentar lainnya menyinggung soal privasi dan otoritas, “Wong yo bayar kost yo duit e dewe, doso yo tanggungan e dewe². Kok yo rewel di grebeki barang ki yo nyp?” tulis akun @callmemay.
Bahkan ada yang secara sinis menyebut, “Ora gur ng kost pak, tapi yo enek sing ng sell,” seolah menekankan bahwa tak semua penghuni kos bisa digeneralisasi, namun tetap saja pendekatan razia bukan solusi utama.
Di balik gelombang sindiran ini, publik tampaknya sedang menyuarakan kekecewaan yang lebih dalam. Belum lama ini, institusi kepolisian di Pacitan diterpa kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh oknum polisi terhadap seorang perempuan tahanan di Rutan Polres.
Situasi ini memunculkan ironi tajam, ketika negara dan aparatnya sibuk mengatur moral masyarakat sipil, tetapi justru abai menertibkan pelanggaran serius di dalam tubuh institusi sendiri.
“Ini semacam akrobat moral yang kontraproduktif,” kata salah satu aktivis pemuda yang enggan disebut namanya. “Sementara pelanggaran serius terjadi di balik jeruji, oleh orang berseragam.” Tutupnya merespon unggahan video tersebut.
Catatan Redaksi:
Langkah preventif dalam menjaga ketertiban di lingkungan kos memang perlu, apalagi jika dilandasi data dan aduan masyarakat. Namun, langkah itu haruslah dilaksanakan dengan etika, proporsionalitas, serta tidak menimbulkan stigma kolektif terhadap anak kos.
Kegiatan seperti razia seharusnya tidak berhenti pada penampilan formal, tetapi menyentuh akar permasalahan dengan pendekatan edukatif, bukan represif. Apalagi, dalam situasi di mana kepercayaan publik terhadap institusi sedang runtuh, justru dibutuhkan kehati-hatian ekstra dalam membangun kembali legitimasi moral aparat.
