 |
| Ketua GPBN Jatim, Muhammad Deckaryan Lexa Justicio, S.Ant. (tengah) bersama pengurus GPBN Jatim |
KOMINFORMA, KEDIRI-- Gerakan Pemuda Barisan Negeri (GPBN) Jawa Timur menyampaikan keprihatinan mendalam atas aksi unjuk rasa yang diwarnai kekerasan, baik dari aparat maupun masyarakat.
Mereka menilai peristiwa tersebut menjadi peringatan serius bahwa demokrasi di Indonesia tengah menghadapi ujian berat.
Ketua GPBN Jatim, Muhammad Deckaryan Lexa Justicio, S.Ant., menegaskan pihaknya menuntut adanya reformasi total terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ia menekankan pentingnya audit independen, transparansi anggaran, serta pemangkasan fasilitas mewah. “Setiap anggota DPR harus berintegritas, bebas dari praktik korupsi maupun pelanggaran hukum, serta diberikan sanksi tegas apabila terbukti terlibat skandal,” ujarnya pada saat konferensi pers, jumat (05/09).
Deckaryan Lexa juga menyoroti perlunya reformasi partai politik. Menurutnya, kader yang bermasalah harus segera diberhentikan, dan partai politik dituntut benar-benar berpihak kepada rakyat.
Ia mendesak Presiden untuk menghentikan segala bentuk represi, menarik TNI dari ranah sipil, menghentikan kriminalisasi terhadap demonstran, serta membentuk komisi investigasi independen.
Sementara itu, Ketua Bidang Hukum GPBN Jatim, Fadli Alvian Rozaki, S.H., M.H., menekankan bahwa perlindungan ekonomi rakyat harus menjadi prioritas.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan pemberian upah layak, mencegah pemutusan hubungan kerja massal, serta menjamin hak pekerja kontrak.
GPBN Jatim menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas dari oligarki, transparan, akuntabel, serta berpihak kepada rakyat.
