 |
| Dedy Prabowo, Anggota Perhimpunan Pemuda Bekasi |
Sejumlah dokumentasi paket makanan dari beberapa SPPG yang beredar di masyarakat justru menimbulkan tanda tanya besar mengenai apakah program ini benar-benar bertujuan untuk pemenuhan gizi atau sekadar program yang terlihat baik di atas kertas.
Dalam dokumentasi yang beredar, isi paket MBG terlihat sangat sederhana, yang hanya terdiri dari roti tawar, satu buah pisang, susu kotak kecil, serta potongan lauk ayam dalam porsi sangat minimal.
Penampakan tersebut dinilai lebih menyerupai bekal perjalanan singkat daripada menu program gizi yang dibiayai dari anggaran publik. Kondisi ini diperparah dengan rincian harga komponen menu yang berkisar antara Rp5.300 hingga Rp6.200 per porsi, sebuah angka yang dianggap sulit dicerna logika publik jika dibandingkan dengan ukuran makanan yang diterima.
Menanggapi hal tersebut, Anggota OKP Perhimpunan Pemuda Bekasi, Zulfikri, menilai bahwa kondisi lapangan ini berpotensi memunculkan kesan adanya penggunaan logika proyek dalam program yang seharusnya berpihak pada rakyat.
“Kami mendukung program peningkatan gizi masyarakat. Tapi kalau menu yang diterima masyarakat hanya terlihat seperti paket minimalis sementara angka dalam rincian anggarannya tidak terasa minimalis, tentu publik berhak bertanya. Jangan sampai program yang seharusnya menghadirkan gizi untuk rakyat justru lebih terasa sebagai ruang bisnis bagi segelintir pihak,” ujar Zulfikri pada awak media, Sabtu (14/03).
Senada dengan hal itu, Bowo yang juga anggota Perhimpunan Pemuda Bekasi menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada aspek transparansi pengelolaan anggaran publik.
Menurutnya, wajar jika rakyat ingin mengetahui standar penentuan menu serta mekanisme pengadaan yang dilakukan.
“Program ini dibiayai oleh uang rakyat. Maka wajar jika rakyat juga ingin tahu bagaimana standar menu ditentukan, bagaimana harga satuan dihitung, dan bagaimana pengadaannya dilakukan. Kalau menu yang terlihat di lapangan saja sudah menimbulkan pertanyaan, maka transparansi bukan lagi pilihan, tapi kewajiban,” tegas Bowo.
Perhimpunan Pemuda Bekasi mendorong agar pemerintah daerah dan pihak terkait segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di sejumlah SPPG di Kota Bekasi.
Tanpa adanya evaluasi dan transparansi, kekhawatiran publik akan terus berkembang. Masyarakat tidak sedang meminta menu mewah, melainkan kualitas yang layak dan sebanding dengan anggaran yang digunakan. Jika namanya program “Makan Bergizi Gratis”, maka yang terasa haruslah gizinya, bukan justru rasa curiga terhadap cara program ini dijalankan.
