 |
| Ignasius Wandelinus Manek (Presbem UNIKAMA) |
HARIANMERDEKA.ID|Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMNI) Imanuel Cahyadi menyampaikan apreasiasi terhadap kinerja pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19. Kebijakan penopang dinilai memang dibutuhkan masyarakat yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi.
"Kita apresiasi terhadap pemerintah dan paket kebijakan serta protokol yang sudah dikeluarkan untuk mengatasi penyebaran Covid-19. Kalau dilihat, akibat Covid ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan." Tutur Bung Emanuel.
Menurutnya, kebijakan pemerintah seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus paralel dengan paket kebijakan lain. Misalnya, pembagian sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dalam diskusi virtual menggunakan aplikasi Zoom yang diselenggarakan oleh DPP GMNI pada Senin, 04 Mei tersebut Bung Imanuel Cahyadi menjelaskan bahwa setidaknya terdapat tiga tipologi masyarakat Indonesia dalam menghadapi situasi Covid-19. Pertama, Masyarakat yang acuh tak acuh. Mereka adalah tipe masyarakat yang kurang peduli dengan aturan pemerintah.Kedua, masyarakat paranoid. Ini diakibatkan oleh konsumsi informasi berlebihan terkait Covid dan menimbulkan stigma negatif dan keresahan di masyarakat. Ketiga, masyarakat yang waspada dan memilih untuk bertindak positif. Ini adalah kelompok yang taat pada aturan pemerintah dan juga ikut membantu masyarakat yang terdampak Covid 19. Terkait tipologi masyarakat yg telah disebutkan beliau menyampaikan bahwa Indonesia perlu meningkatkan jumlah masyarakat tipologi ketiga yang waspada dan berupaya untuk bertindak positif.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menuturkan, pemerintah akan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak Covid-19.
"Kita tidak mungkin melarang orang ke luar rumah untuk bekerja agar bisa makan, sementara kita tidak bertanggung jawab memberi makan mereka yang tidak bisa keluar rumah, terutama masyarakat yang membutuhkan seperti buruh harian, ojek pangkalan, dan pedagang asongan. Itu yang menjadi prioritas kita." Ungkap Bpk. Muhadjir.
Muhajir menjelaskan bahwa pemerintah saat ini memiliki kebijakan yg disebut dengan istilah trisula dalam rangka mengatasi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Selain kesehatan sebagai ujung tombak juga disertai dengan jaring pengaman sosial.
"Pemerintah telah menyiapkan trisula kebijakan untuk mengatasi Covid ini. Pertama adalah kesehatan yang menjadi ujung tombak penanggulangan Covid-19. Selanjutnya ada jaring pengaman sosial. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran 110 Triliun untuk pos ini. Terakhir adalah survabilitas ekonomi. Fokus utama pemerintah dalam menjaga survabilitas ekonomi Indonesia adalah dengan membantu kelompok UMKM yang selama ini menjadi tiang perekonomian Indonesia," Tuturnya.
Trisula Penangan Covid-19 yang dimaksud sebagamana dirangkum dari tampilan PPT yang ditampilkan pada diskusi tersebut diantaranya:
1)Kesehatan
- Aktivasi RS Rujukan, RS Darurat, Dukungan Peralatan dan tenaga medis.
- Pengetesan dan Penelusuran
- Physical Distancing, Work and Study From Home, etc.
- Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
2)Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net)
- Peningkatan dan perluasan PKH
- Peningkatan dan perluasan Kartu Sembako
- Penambahan dan Fleksibilitas Kartu Pra Kerja
- Pembatasan Tagihan Listrik
- Tambahan bantuan subsidi selisih Bunga
3)Dukungan Dunia Usaha
- Pengurangan lintas ekspor termasuk penopang manufaktur, pangan dan kesehatan/medis, percepatan proses ekspor impor dan peningkatan layanan melalui National Logistic Ekosystem.
- Berbagai intensif dan relaksasi di bidang perpajakan.
- Program pemulihan ekonomi nasional untuk menghindari kebangkrutan melalui PMN, Penempatan Investasi Pemerintah, dan atau kegiatan penjaminan.
- Berbagai kebijakan dan relaksasi di sektor layanan oleh otoritas BI, OJK, LPS dan pemerintah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.
Anggota Komisi IX DPR RI Abidin Fikri menyatakan "Memang dikatakan panik, ya panik semua. Tidak ada negara yang siap menangani wabah ini. Indonesia dengan kepemimpinan Pak Jokowi beserta para menterinya yang sangat luar biasa dan juga pemerintah daerah, kota sampai tingkat RT dan RW sudah ada gugus tugas penanggulangan Covid. Ini menunjukkan bahwa pemerintah efektif dalam memerintah,".
Selain itu, Abidin Fikri juga menyampaikan agar kita semua berdoa bersama bagi tenaga medis kita yang saat ini tengah berjuang sebagai garda terdepan dalam melawan pandemi Covid ini.
Pada sesi tanya jawab, Menko PMK menjawab pertanyaan dari partisipan diskusi tersebut, salah satunya adalah pertanyataan yang dilontarkan oleh GMNI Cabang Malang terkait sikap pemerinah terhadap Mahasiswa yang tidak bisa mudik akibat diterapkannya PSBB di beberapa wilayah di Indonesia termasuk Malang karena mereka menilai hal tersebut telah di atur dalam Inpres RI No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi anggaran,serta pengadaan barang dan jasa.
Muhadjir menjelaskan: “Semua di kementerian termasuk kemendikbud sudah dilakukan Refocussing Kegiatan dan Realokasi anggaran untuk keperluan Penangan Covid-19. Jadi sebenarnua tinggal langkah strategisnya saja. Beliau juga menyarankan agar Mahasiswa di Malang maupun di daerah lain bisa melaporkan ke Pemerintah setempat untuk mendapatlan bantuan sosial untuk biaya hidup selama ditempat itu. Kalau tidak, bisa langsung ke kemensos untuk bisa mendapatkan bantuan BLT atau Bantuan sosial lainnya untuk menunjang kebutuhan selama pandemi Covid-19.
(Presiden BEM Universitas Kanjuruhan Malang)
