 |
| Fathul Bari (Ketua DPD GMNI Jatim) |
KOMINFORMA, Surabaya,- Rencana Pemerintah yang akan melakukan impor beras sebanyak 1 sampai dengan 1,5 juta ton mendapat respon serius dari DPD GMNI Jawa Timur, Pasalnya rencana kebijakan impor beras tersebut dinilai akan semakin memiskinkan para petani kecil.
Propinsi Jawa Timur merupakan daerah lumbung padi terbesar di Indonesia. Sebanyak 16 Propinsi di kawasan Indonesia bagian timur selama ini mengandalkan pasokan berasnya dari hasil produksi petani di Jawa Timur.
Menurut Fathul Bari, Ketua DPD GMNI Jatim, rencana kebijakan impor beras oleh Pemerintah Pusat tersebut sangat merugikan petani di Jatim.
"Pemerintah harus paham kondisi sosial ekonomi rakyat bawah, jangan membuat kebijakan yang semakin mencekik leher petani karena masalah pangan adalah masalah hidup matinya sebuah bangsa", ucap Bari, (19/4/21)
Kemudian, Bari juga mengatakan bahwa Keresahan dan jerit tangis petani adalah keresahan GMNI. "Kami, DPD GMNI Jawa Timur menolak keras rencana impor beras yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat, mengingat saat ini harga gabah sedang jatuh, jika impor tetap dilakukan maka petani kecil yang paling dirugikan", tegasnya.
Lebih lanjut, Bari menilai jika sektor pangan di Jawa Timur goyang maka ketahanan pangan di 16 propinsi lainnya akan goyang, karena 80 prosen suplai berasnya dari wilayah Jatim.
"Presiden harus berani mengevaluasi jajaran kabinetnya yang gemar melakukan impor beras. Bersihkan para pemburu rente dari jajaran Kabinet", pungkas Bari.
