 |
| Nanang Sujatmiko (pengurus DPD GMNI Jatim) |
KOMINFORMA, Nganjuk, - Peristiwa ketegangan antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pernah terjadi di Kabupaten Jember. Dampaknya rakyat jelata yang dirugikan, pasalnya banyak program yang terbengkalai akibat tidak efektifnya fungsi dan kinerja pemerintahan.
Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Nganjuk, kejadian ini dipicu dari ketidakhadiran Bupati Novi dalam Rapat Paripurna DPRD dalam rangka membahas Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2020. Akhirnya semua anggota DPRD melakukan aksi walk out dari forum rapat paripurna, karena menganggap Bupati telah melakukan pelecehan atas institusi DPRD Kabupaten Nganjuk.
Kejadian tersebut sangat disayangkan oleh DPD GMNI Jawa Timur. Organisasi yang aktif dalam pendampingan problem-problem kerakyatan dan kebijakan publik daerah ini menilai bahwa kedua belah pihak perlu saling menahan diri, demi kepentingan yang lebih besar.
"Jangan korbankan kepentingan rakyat, karena peristiwa kemarin sangat merugikan masyarakat", kata Nanang Sujatmiko selaku penguris DPD GMNI Jawa Timur.
Menurut Nanang, peristiwa ketegangan antara legislatif dengan eksekutif sangat merugikan kepentingan rakyat. "Kami berharap kepada para sesepuh Nganjuk agar turun gunung meredakan situasi yang terjadi. Agar pokok permasalahannya segeda terurai dan tidak berlarut-larut", tuturnya. (3/4/21)
Nanang menganggap bahwa, DPD GMNI Jawa Timur perlu menyampaikan pandangannya terkait masalah tersebut, karena menurutnya Kabupaten Nganjuk merupakan kantong tradisional kaum Nasionalis.
