 |
| Dela Prastisia (ketua DPC GMNI Pacitan) |
PACITAN — Ketua DPC GMNI Pacitan, Dela Prastisia, menilai pernyataan Fadli Zon sebagai bentuk pengerdilan terhadap sejarah kelam bangsa yang telah tercatat secara sah dalam dokumen dan institusi negara. Menurutnya, komentar tersebut tidak hanya menyakiti korban, tetapi juga melecehkan kerja-kerja panjang berbagai lembaga negara dan masyarakat sipil dalam mengungkap kebenaran tragedi Mei 1998.
Dela menyebut bahwa pernyataan Fadli Zon secara terang-terangan meremehkan keberadaan institusi penting seperti Komnas Perempuan, yang didirikan sebagai respon langsung atas tragedi tersebut.
“Ia (Fadli Zon) juga secara terang-terangan mengerdilkan berbagai fakta sejarah yang sah, termasuk di antaranya pendirian Komnas Perempuan yang lahir sebagai respons negara terhadap tragedi pemerkosaan massal Mei 1998,” sambung Dela.
Lebih lanjut, GMNI Pacitan mengingatkan bahwa tragedi pemerkosaan dalam kerusuhan Mei 1998 telah menjadi perhatian dunia internasional. Pemerintah Presiden B.J. Habibie bahkan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang menyimpulkan bahwa pemerkosaan terjadi secara sistematis dalam konteks kekerasan rasial dan gender. Hal ini diperkuat pula oleh Komnas HAM yang memasukkan peristiwa tersebut dalam daftar pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum diselesaikan secara adil.
Dela juga menyinggung kekhawatiran kalangan masyarakat sipil terkait proyek penulisan ulang sejarah yang saat ini sedang digagas pemerintah. Ia mengingatkan bahwa proses tersebut rentan dimanipulasi menjadi alat kekuasaan ketimbang sebagai upaya klarifikasi ilmiah.
“Pernyataan Fadli Zon yang menihilkan tragedi tersebut memperkuat dugaan kalangan masyarakat sipil bahwa proyek penulisan ulang sejarah yang saat ini dijalankan pemerintah tidak murni sebagai upaya klarifikasi akademik, melainkan cenderung menjadi instrumen politik untuk menghapus jejak kelam kekuasaan di masa lalu, termasuk yang berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto,” kata Dela.
