 |
| Foto : DPD GMNI Jatim for Kominforma |
KOMINFORMA, BANYUWANGI – Struktur kepengurusan baru Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banyuwangi resmi dikukuhkan untuk masa bakti 2025–2027. Prosesi pelantikan berlangsung di Hotel Tanjung Asri, Senin (07/07), dan dipimpin langsung oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GMNI Jawa Timur.
Pelantikan tersebut mewakili mandat dari DPP GMNI yang diembankan kepada DPD Jatim, lantaran Ketua Umum Arjuna Putra Aldino dan Sekjen Muh. Ageng Dendy Setiawan berhalangan hadir secara langsung.
Acara dihadiri jajaran komisariat GMNI se-Banyuwangi, alumni organisasi, serta sejumlah unsur dari Cipayung Plus dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di wilayah tersebut.
Dalam sambutannya, Ketua DPD GMNI Jatim, Hendra Prayogi, menekankan bahwa pelantikan bukanlah agenda seremonial semata, tetapi bentuk peneguhan tanggung jawab sejarah bagi para pengurus baru.
“Kalian bukan hanya mengemban amanat organisasi, tapi juga mandat rakyat. Setiap langkah harus berlandaskan semangat yang dijiwai nilai Marhaenisme, berkarya nyata, mengabdi tanpa pamrih, dan melawan segala bentuk penindasan struktural,” tegas Hendra.
Alumni UNTAG Banyuwangi itu juga menyampaikan pentingnya membangun relasi konstruktif antara gerakan mahasiswa dan pemerintah daerah.
“Kolaborasi dengan Pemkab Banyuwangi harus dibangun atas prinsip kritis-progresif. GMNI tidak boleh jadi kepanjangan tangan kekuasaan, tapi mitra yang menjaga check and balances, sambil memastikan kebijakan pro-rakyat terlaksana,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua DPC GMNI Banyuwangi terpilih, Riyan Bachtiar, menyampaikan arah perjuangan organisasinya dalam dua tahun ke depan akan difokuskan pada penguatan ideologi dan regenerasi kader.
“Kami akan fokus pada pendidikan kader yang berkarakter marhaenis, anti-oligarki, mandiri, dan mengakar pada realitas rakyat. Ini modal untuk menjaga keutuhan bangsa di tengah gempuran neoliberalisme,” ucap Riyan.
Dengan pelantikan ini, GMNI Banyuwangi diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai bagian dari elemen kontrol sosial yang berpihak pada kepentingan rakyat kecil dan tetap berakar pada nilai-nilai perjuangan marhaenisme.
