Kalila

Kalila

Kenaikan PBB 250 Persen Picu Aksi Warga Pati, Bupati Sudewo: “Suruh 50 Ribu Orang Sekalian, Saya Tak Gentar!”

Redaksi
15 Jul 2025, 22:31 WIB Last Updated 2025-07-16T05:34:35Z
Bupati Pati, Sudewo

KOMINFORMA, PATI – Kebijakan Bupati Pati, Sudewo, yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, memicu gelombang protes dari masyarakat. Kenaikan signifikan ini menuai respons luas, terutama di media sosial. 

Dalam beberapa hari terakhir, grup-grup Facebook yang membahas isu seputar Kabupaten Pati dipenuhi unggahan bernada protes, termasuk ajakan aksi demonstrasi yang rencananya digelar pada 13 Agustus 2025. Poster-poster digital (pamflet) terkait aksi tersebut juga tersebar di TikTok dan Instagram. 

Ketika ditanya soal potensi aksi demonstrasi tersebut, Bupati Sudewo memilih menanggapi dengan nada menantang. 

“Siapa yang akan melakukan penolakan, Yayak Gundul” Silakan lakukan. Jangan hanya 5 ribu orang, 50 ribu orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar.”  Pernyataan itu ia sampaikan usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Pati, Selasa (15/7/2025). 

Sudewo juga menyatakan bahwa kebijakan soal tarif PBB-P2 tidak akan ditinjau ulang. Ia bahkan menginstruksikan seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk tidak melakukan kompromi terhadap pihak manapun yang menentang keputusan tersebut. 

“Silakan kalau ada pihak-pihak yang mau demo. Silakan. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan mundur satu langkah pun.”

Menurutnya, keputusan menaikkan tarif pajak adalah langkah strategis yang diyakini akan berdampak positif bagi pembangunan daerah. Ia mengklaim, kebijakan itu bukan semata demi program pemerintah, melainkan juga demi kepentingan masyarakat Pati secara keseluruhan. 

Namun, di tengah memburuknya daya beli warga dan kondisi ekonomi pasca pandemi, kebijakan ini justru dianggap sebagian warga sebagai bentuk arogansi kekuasaan yang menutup ruang dialog. Alih-alih membuka ruang komunikasi, pemerintah daerah justru mempersiapkan diri menghadapi potensi perlawanan warganya sendiri. 

Aksi pada 13 Agustus mendatang diprediksi akan menjadi barometer sejauh mana warga Pati bersedia bersuara terhadap kebijakan fiskal yang mereka anggap membebani. (kholis)
Komentar

Tampilkan