 |
| Pemuda Muslim Indonesia (PMI) Pacitan |
KOMINFORMA, PACITAN, — Penyelenggaraan Festival Rontek Pacitan 2025 yang akan digelar pada 5–7 Juli mendatang menyisakan tanda tanya di balik sumber dan alokasi anggarannya. Dua pejabat dari dinas yang sama menyampaikan informasi yang saling bertolak belakang menimbulkan kebingungan publik.
Menurut informasi yang beredar di beberapa media, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Pacitan, Turmudi, menjelaskan bahwa pelaksanaan festival tahun ini menelan biaya Rp150 juta yang diambil dari APBD Kabupaten Pacitan. Menurutnya, angka tersebut sudah merupakan hasil pengetatan setelah mengalami efisiensi anggaran hingga 45 persen.
Namun pernyataan ini berbeda jauh dengan apa yang disampaikan oleh Sukanto, Kepala Bidang Kebudayaan Disparbudpora. Seperti termuat di media yang lain, Ia menyampaikan bahwa kontribusi dari Pemerintah Kabupaten Pacitan hanya sebatas menyediakan hadiah dengan total Rp20 juta.
Perbedaan narasi antara kepala dinas dan kepala bidang dalam satu instansi tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, siapa sebenarnya yang menanggung biaya Festival Rontek Pacitan 2025?
Ketua Pemuda Muslimin Indonesia (PMI) Kabupaten Pacitan, Aka, turut mempertanyakan kejelasan informasi dan mendorong adanya transparansi penggunaan dana APBD.
Aka mengaku heran dengan perbedaan informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang di instansi yang sama.
“Terus terang saya sebagai masyarakat biasa merasa heran dan cukup tertegun ketika beberapa hari lalu keluar rilis dari Pak Kabid Kebudayaan, Pak Sukanto, yang menyampaikan bahwa anggaran Rontek itu Rp20 juta untuk hadiah,” ujar Aka kepada Kominforma, Selasa (2/7/2025).
“Hari ini saya melihat pemandangan berbeda. Pak Kadis berstatement bahwa anggaran Rontek itu Rp150 juta. Artinya ada gap yang patut kita pertanyakan. Ini yang benar yang mana? Jangan membuat bingung masyarakat kalau memang menggunakan APBD, karena APBD adalah uang rakyat,” lanjutnya.
Aka menegaskan bahwa penggunaan dana publik, apalagi untuk kegiatan berskala besar seperti Festival Rontek, harus dijelaskan secara terbuka. Ia juga mengingatkan bahwa informasi semacam ini tidak boleh ditutup-tutupi.
“Saya kira harus terbuka betul. APBD kita ini terserap berapa untuk Rontek itu. Karena walaupun disembunyikan, pasti akan ketahuan juga. Rakyat kita akan tahu,” pungkasnya.
Catatan Redaksi :
Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pejabat publik semestinya menyampaikan informasi yang konsisten, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Apalagi ketika menyangkut kegiatan yang menyerap anggaran cukup besar dan menyedot perhatian publik.
Untuk itu, redaksi Kominforma membuka ruang hak jawab bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan tanggapan ataupun klarifikasi agar publik mendapat informasi yang akurat dan tidak simpang siur.
