 |
| Aka (kiri), Heru Suranto (kanan) |
KOMINFORMA, PACITAN – Setelah sebelumnya menyita perhatian di grup WhatsApp “Mukidi Wetan Pendopo” lewat celetukan bernada santai soal pencalonan Ketua KONI, pegiat sosial dan lingkungan hidup Heru Suranto kembali menyampaikan pandangannya, kali ini dengan nada yang lebih serius dan reflektif
Kali ini, pegiat sosial dan lingkungan hidup itu menyampaikan pandangannya soal pentingnya proses rekrutmen yang terbuka dan profesional dalam organisasi non-pemerintah yang dibiayai oleh APBD.
“Jan jane nek organisasi apapun selain Organisasi Pemerintah (OPD dll) mbok iyao terkait kepengurusan itu bisa terbuka untuk siapa saja dan rekruitmennya pun disesuaikan dengan tupoksi dan potensi, yang lebih penting lagi Panselnya benar-benar independen, seperti tes CPNS dan sejenisnya,” tulis Heru dalam percakapan WAG. (15/7)
Tak berhenti di situ, Heru juga mengingatkan agar semua pihak belajar dari sejarah dan jejak organisasi sejenis yang pernah dibiayai negara tapi kemudian tersendat atau bahkan gagal.
“Belajarlah dari sejarah atau catatan perjalanan organisasi yang dibiayai dengan APBD atau dana lainnya, tentunya kita belum lupa bagaimana nasib PERUSDA, POSDAYA KUD, BUMDES.”
Dengan gaya ngudarasa-nya yang khas, Heru melanjutkan komentar itu dengan kalimat yang menggelitik. “Aku ki pinter durung nglakoni, kurang pepak samubarang ngelmu tak sandang saben ndino, gur iso ngudoroso karo konco,” tulisnya.
Celetukan reflektif itu tak berdiri sendiri. Sesaat kemudian, muncul dukungan dari tokoh pemuda Pacitan, Aka, yang menanggapi dengan nada seirama.
“Kulo kok sepaket kaleh pandangane njenengan, tapi ya dos pundi kadang-kadang namung cekap jagongan wonten warung kopi,” tulis Aka.
Respon tersebut menunjukkan bahwa pandangan Heru bukan sekadar suara sendiri. Ada keresahan kolektif tentang bagaimana seharusnya proses pemilihan kepengurusan organisasi non-pemerintah yang dibiayai oleh APBD, termasuk di tubuh KONI, dilakukan secara terbuka, adil, dan meritokratis.
Perbincangan ini menambah dimensi baru dalam wacana publik seputar siapa yang layak menahkodai KONI Pacitan. Tak lagi sekadar soal siapa calonnya, tapi juga bagaimana sistemnya.
