 |
| Bupati Pati Sudewo (kiri), Mendagri Tito Karnavian ( tengah), Gubernur Jateng Ahmad Lutfi (kanan) |
KOMINFORMA, JAKARTA, — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan arahan kepada Bupati Pati Sudewo terkait dinamika proses pemakzulan yang saat ini tengah berjalan di DPRD Kabupaten Pati.
Tito menegaskan bahwa roda pemerintahan tidak boleh berhenti hanya karena adanya proses politik tersebut. Ia mencontohkan pengalaman di Kabupaten Jember, di mana bupati tetap menjalankan tugas pemerintahan meski menghadapi mekanisme pemakzulan.
“Saya sampaikan bahwa pemerintahan tetap berjalan, sesuai aturan undang-undang, bupati kan tetap bisa berjalan, sama seperti dulu waktu di Jember,” jelas Tito, Selasa (19/8/2025), dikutip dari Kompas.com.
Lebih lanjut, Mendagri menyebut bahwa Mahkamah Agung (MA) akan menjadi pihak penentu dalam proses tersebut setelah DPRD menyampaikan hasil sidang paripurna. “Nanti Mahkamah Agung yang menjadi wasitnya,” tegasnya.
Tito juga mengingatkan pentingnya komunikasi yang lebih menyejukkan dengan masyarakat di tengah situasi politik yang sedang panas.
“Silakan saja kalau bupatinya mau melakukan komunikasi dengan masyarakat, dengan cara yang lebih santun,” pesan Tito.
