 |
| Nur Suhud Aktivis Buruh dan Nelayan |
KOMINFORMA, JAKARTA — Aktivis sekaligus tokoh masyarakat pesisir, Nur Suhud, melontarkan kritik keras terhadap arah penataan ulang ekspor benih lobster yang saat ini tengah digodok pemerintah.
Ia menilai, kebijakan yang diklaim demi menjaga lingkungan dan sumber daya alam justru mengabaikan aspek kemanusiaan dan kesejahteraan nelayan kecil.
“Sering pemerintah makai alasan lingkungan dan SDA. Lupa bahwa pendekatan utama dalam setiap keputusan haruslah kemanusiaan, kesejahteraan, dan keberlanjutan hidup masyarakat. Aturan baru justru dirancang dengan melibatkan pelobi bisnis tingkat atas dan segelintir orang yang disebut ahli, tanpa pernah mengajak nelayan sebagai pihak yang paling terdampak,” ucap Nur Suhud saat ditemui kontributor Kominforma yang bertugas di wilayah Jakarta, Jumat (29/8).
Menurutnya, pola kebijakan semacam ini hanya akan menciptakan jurang ketidakadilan baru dan berpotensi menimbulkan kemarahan besar di akar rumput. “Bila terus dipaksakan, bukan tidak mungkin pejabat akan jadi sasaran kekecewaan rakyat,” tambahnya.
Nur Suhud mengingatkan pemerintah agar belajar dari sejarah, seperti Peristiwa Muncar di Banyuwangi dan gejolak nelayan Bagan Siapi-api di Riau, di mana gelombang protes besar muncul akibat kebijakan yang dianggap menyingkirkan nelayan tradisional.
Ia menegaskan, regulasi baru hanya akan sah bila mampu menjamin nelayan mendapat peluang ekonomi yang lebih adil dalam rantai usaha lobster. “Jangan hanya investor dan eksportir besar yang diuntungkan. Nelayan harus jadi subjek, bukan korban,” ujarnya.
Saat ini, Nur Suhud mengaku sedang melakukan konsolidasi lintas pulau bersama kelompok-kelompok nelayan untuk menyiapkan langkah bersama menghadapi kebijakan tersebut. “Kami berharap pemerintah sadar sebelum semuanya terlambat. Jangan sampai konflik sosial terulang,” pungkasnya. (red/ega)
