Sesepuh Partai Golkar Pacitan Turun Gunung: Kepengurusan Era Gagarin Dinilai Mangkrak

Deklarasi para senior partai Golkar Pacitan Jelang Musda

KOMINFORMA, PACITAN – Riak internal Partai Golkar Pacitan makin terasa menjelang Musyawarah Daerah (Musda). Puluhan sesepuh partai beringin tersebut turun gunung dengan menggelar deklarasi di Monumen Tumpak Rinjing, Dusun Gesingan, Desa Dadapan, Kecamatan Pringkuku, Sabtu (16/8/2025).

Dalam aksi tersebut, mereka terlihat membentangkan banner bertuliskan “Partai Golkar Untuk Mengawal Pancasila & UUD 45, Bukan untuk Kepentingan Pribadi” yang disinyalir sebagai bentuk kritik terbuka terhadap kepengurusan saat ini.

Siswoyo, salah satu sesepuh Golkar Pacitan, menyampaikan bahwa deklarasi ini menjadi momentum untuk mengingat kembali kekuatan partai dan mempersiapkan Musyawarah Daerah (Musda) mendatang. 

“Maksud dan tujuan deklarasi hari ini, yakni mengingat kembali tentang kekuatan Partai Golkar yang selama ini telah dibangun. Ini kan akan menjelang Musda, nah kita persiapkan diri, harapannya Musda nanti clear dan tidak ada masalah, kami sangat berharap tidak terjadi masalah apapun,” terang Siswoyo.

Siswoyo, senior Golkar Pacitan

Ia menekankan pentingnya konsistensi partai dalam menjaga garis perjuangan. “Harapannya bisa action kembali, merapat kembali dan aktif kembali seperti masa lalu. Golkar jangan berubah sikap, harus tetap konsisten,” tambahnya. 

Senada dengan Siswoyo, kritik lebih keras disampaikan Joko Kelik yang menyoroti kepengurusan Golkar Pacitan periode 2020–2025. Menurutnya, banyak hal yang tidak sesuai dengan aturan dasar partai. 

“Kami melihat kepengurusan Golkar Pacitan periode 2020–2025, kalau kami rasakan dan kami bandingkan dengan pengalaman kami, banyak hal yang tidak taat kepada AD/ART. Setelah kita kaji bahkan ternyata banyak pelanggaran terhadap AD/ART,” ungkap Joko.

Joko Kelik, senior Golkar Pacitan

Ia mencontohkan, program kerja pasca-Musda yang seharusnya dilaksanakan justru terkesan mandek. “Setelah dilantik ini kan melaksanakan program kerja yang diputuskan dalam Musda, lha ini kelihatannya tidak berjalan. Contohnya Rapimda, kami-kami ini sama sekali nggak tahu sudah dilaksanakan apa belum,” sambungnya.

Padahal, menurutnya, Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) seharusnya rutin dilakukan minimal sekali setahun. “Semestinya Rapimda itu minimal dilakukan sekali dalam setahun sehingga dalam 5 tahun kepengurusan mestinya minimal dilakukan 5 kali. Lha ini sama sekali nggak dilaksanakan. Nggak tahu dilaksanakan apa tidak, tapi kalau kami tanya-tanya kepada pengurus yang ada saat ini mereka juga nggak tahu,” pungkasnya.

Deklarasi di Tumpak Rinjing ini menjadi alarm bagi DPD Golkar Pacitan. Sorotan para sesepuh menunjukkan bahwa problem utama partai bukan sekadar soal figur atau simbol fisik, melainkan tata kelola organisasi yang dinilai jauh dari semangat AD/ART. Dengan Musda yang semakin dekat, tekanan moral ini sekaligus menjadi pesan keras agar Golkar kembali ke jalur konsistensi, menjaga marwah partai, serta memastikan kepemimpinan yang demokratis dan kolektif.

Catatan Redaksi:

Berita ini memuat pernyataan sejumlah tokoh dan sesepuh Partai Golkar Pacitan terkait dinamika internal partai menjelang Musda. Redaksi memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada pihak yang disebutkan dalam pemberitaan, khususnya pengurus DPD Partai Golkar Pacitan periode 2020–2025 maupun pihak lain yang berkepentingan, untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, ataupun hak jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers.