 |
| Ketua DPC GMNI Medan, Andreas Silalahi |
KOMINFORMA, MEDAN – Bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatra, menyebabkan ratusan korban jiwa dan ribuan pengungsi, dinilai oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Medan sebagai akibat dari kondisi kritis kawasan hutan dan lambatnya respons pemerintah. GMNI Medan menilai Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, tidak kompeten dan layak digantikan oleh figur yang berasal dari unsur rimbawan.
Ketua DPC GMNI Kota Medan, Andreas Silalahi, menilai Raja Juli Antoni gagal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tengah bencana ekologis yang berulang.
"Presiden Prabowo perlu dan wajib mengkaji ulang penunjukan Menteri Kehutanan yaitu Raja Juli Antoni," kata Andreas kepada awak media Selasa (02/12).
Andreas berpendapat, inkonsistensi Menteri Kehutanan terlihat dari kebijakan dan sikapnya. Ia mencontohkan pernyataan Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, terkait perizinan penebangan yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan sebulan sebelum bencana sebagai bukti ketidakmampuan.
"Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni adalah wujud nyata dari Inkonsistensi pemerintah dalam memperhatikan Kawasan Hutan Indonesia secara jangka panjang, penetapan Raja Juli sebagai menteri hanya sekedar pemberiaan hadiah pasca pemilu saja, bukan fokus dalam penanganan masalah kelestarian ekosistem Hutan untuk Bangsa dan Negara," kata Andreas.
Ia juga menyoroti lambannya tindakan kementerian dalam mengeluarkan kebijakan strategis jangka panjang, seperti moratorium penebangan hutan dan penindakan tegas terhadap perambah.
Pihaknya menilai Respon dan tindakan Menteri Kehutanan sangat lamban dalam menentukan arah strategis keberlangsungan ekosistem Hutan, Ia juga menyesalkan pernyataan KemenHut terkait kayu gelonggongan itu bukan dari pembalakan kayu liar, melainkan secara alami karena longsor.
"Hal ini tentu aneh, tidak ada kajian santifik yang diberikan KemenHut dalam pernyataan mereka, jelas saat ini Kementerian Kehutanan dinilai tidak kompoten dalam mengurus ekosistem Hijau Indonesia," tambah Andreas
Andreas juga menegaskan bahwa jabatan Menteri Kehutanan seharusnya diisi oleh figur yang kompeten di bidangnya, mengingat Indonesia memiliki banyak ahli kehutanan.
"Seharusnya Hal ini menjadi bahan evaluasi Presiden Prabowo, Bidang Kehutanan bukan bidang yang sepele sehingga orang yang diamanatkan untuk itu juga harus kompeten, dan tanggap terhadap issue Kehutanan," tanggapnya.
Mengingat data deforestasi Auriga Nusantara dan WALHI yang menunjukkan hilangnya ribuan hektar hutan di Sumatra, GMNI mendesak Presiden untuk bertindak cepat.
"Presiden Prabowo Harus cepat-cepat mengganti Raja Juli Antoni sebagai menteri Kehutanan Republik Indonesia, begitu banyak Rimbawan di Negeri ini yang telah bernilai Guru Besar dan kiprahnya dibidang kehutanan tidak diragukan, tentu secara referensi kita minta Pemerintah harus mempertimbangkan seorang Rimbawan untuk mengurus Hutan Indonesia agar tetap Lestari," tutur Andreas.
Ia menyimpulkan bahwa Menteri Kehutanan Republik Indoesia saat ini sudah wajib dari golongan Rimbawan dan berharap Presiden Prabowo mendengar dan memahami, dan copot Menteri Kehutanan saat ini.
