 |
| Dela Prastisia Ketua GMNI Pacitan |
KOMINFORMA, PACITAN – Menguarnya kabar rencana Bupati Pacitan terkait mutasi sejumlah pejabat eselon di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai menjadi sorotan. Salah satunya datang dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Pacitan, yang menegaskan pentingnya menjadikan proses mutasi sebagai bagian dari penyegaran birokrasi yang berlandaskan pada kompetensi, bukan kedekatan personal maupun kepentingan politik.
Ketua DPC GMNI Pacitan, Dela Prastisia, menekankan bahwa mutasi seharusnya diarahkan untuk memperkuat fungsi pelayanan publik dan meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara.
“Mutasi tidak boleh dimaknai sebagai ruang kompromi politik. Jika prosesnya hanya melibatkan kepentingan elitis dan mengabaikan objektivitas, maka yang dirugikan adalah kualitas pelayanan publik dan kredibilitas birokrasi daerah itu sendiri,” ujar Dela. (28/7)
Dela berharap mutasi kali ini tidak dijadikan sebagai ajang “bagi-bagi jabatan”, melainkan benar-benar mempertimbangkan kapabilitas teknis, rekam jejak kinerja, serta integritas moral dari masing-masing pejabat yang akan diangkat. Penempatan pada posisi strategis dinilai harus mencerminkan semangat reformasi birokrasi dan sistem merit yang adil.
Lebih lanjut, Dela menambahkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan proses mutasi dilakukan dengan pertimbangan objektif, bukan subjektivitas politik.
“Sudah saatnya pendekatan penempatan jabatan didasarkan secara ketat pada kompetensi dan integritas. Menghindari penunjukan berbasis loyalitas politik merupakan langkah penting untuk menjaga profesionalisme birokrasi,” tegasnya.
Menurut Dela, penguatan kualitas birokrasi hanya akan efektif jika posisi-posisi strategis diisi oleh individu yang memiliki kapasitas dan pengalaman yang relevan, bukan sekadar karena kedekatan dengan penguasa.
Sebagai bagian dari masyarakat sipil, GMNI Pacitan menyatakan komitmennya untuk terus mengawasi proses mutasi yang akan berlangsung. Mereka juga mendorong masyarakat untuk ikut mengawal sebagai bentuk partisipasi dalam mengontrol jalannya pemerintahan daerah.
“Birokrasi yang sehat dan melayani tidak akan pernah tumbuh dari praktik kompromi kekuasaan. Ia hanya mungkin terbangun dari penghargaan atas kompetensi, akuntabilitas, dan integritas,” tutup Dela. (red/put)
