 |
| Wakil Ketua Bidang Politik DPD GMNI Sumut, Rojunjun Ariandi |
KOMINFORMA, MEDAN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Utara mendesak Presiden untuk segera menetapkan status Bencana Nasional atas bencana hidrometeorologi (banjir dan longsor) yang melanda berbagai kabupaten/kota di Sumut.
Desakan ini muncul setelah melihat meluasnya skala kerusakan dan timbulnya krisis kemanusiaan yang akut di wilayah tersebut.
Wakil Ketua Bidang Politik DPD GMNI Sumut, Rojunjun Ariandi, menilai bahwa bencana ini adalah konsekuensi langsung dari pengelolaan yang mengabaikan daya dukung lingkungan, meskipun wilayah tersebut kaya akan aset nasional.
"Alam Sumatera Utara adalah aset nasional yang seharusnya menjadi sumber kemakmuran rakyat, bukan sumber derita. Ketika pengelolaan dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, keselamatan warga, dan keberlanjutan ekosistem, maka yang hadir bukan kesejahteraan, melainkan ancaman," ujar Rojunjun kepada awak media Minggu (30/11).
Pihaknya menilai, situasi darurat saat ini telah melampaui kemampuan pemerintah daerah. Akses jalan antarwilayah yang terputus total menyebabkan puluhan ribu warga di daerah terisolasi kesulitan mendapatkan makanan dan kebutuhan pokok. Kondisi ini diperparah dengan munculnya aksi penjarahan di beberapa lokasi terdampak akibat keterlambatan logistik.
Rojunjun juga menyatakan keprihatinan mendalam atas krisis logistik tersebut. "Ini sudah bukan sekadar bencana alam biasa. Ketika rakyat mulai menjarah makanan untuk bertahan hidup, itu artinya negara sudah terlambat hadir. Insiden penjarahan ini adalah cerminan pilu dari krisis kemanusiaan dan kelaparan yang tak terhindarkan akibat lambatnya distribusi bantuan," tegasnya.
Menurutnya, bencana yang berulang adalah bukti nyata kegagalan negara dalam pengendalian alih fungsi lahan dan penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu, penetapan status Bencana Nasional adalah langkah mendesak untuk mencegah tragedi ini membesar menjadi krisis keamanan dan kelaparan massal.
"Penetapan Status Bencana Nasional akan memungkinkan pengerahan seluruh sumber daya pusat secara cepat dan terkoordinasi. Ini penting untuk segera membuka akses jalan, memastikan logistik masuk, serta memulihkan listrik dan komunikasi di lokasi terisolasi," jelas Rojunjun.
Ia pun mendesak Presiden untuk hadir secara penuh dan memastikan bahwa kekayaan alam nasional tidak lagi dibayar dengan air mata dan korban jiwa. Mereka juga menyerukan agar pemerintah pusat melakukan audit menyeluruh terhadap semua izin konsesi yang disinyalir berkontribusi terhadap bencana ekologis di Sumatera Utara.
