 |
| Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam rapat percepatan penanganan bencana di wilayah Sumatra yang digelar di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar |
Dalam rapat percepatan penanganan bencana di wilayah Sumatra yang digelar di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Ahad (7/12), Prabowo menilai langkah tersebut sebagai bentuk kelalaian dan pengabaian terhadap tanggung jawab moral seorang pemimpin.
Presiden menekankan bahwa seorang kepala daerah wajib menjadi pihak pertama yang hadir di tengah warganya yang sedang menghadapi musibah.
“Kalau yang mau lari, lari aja nggak apa-apa. Dicopot Mendagri bisa ya, diproses,” tegas Prabowo, sambil meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian segera mengambil langkah tegas sesuai aturan yang berlaku.
Prabowo kemudian mengibaratkan tindakan Mirwan sebagai perilaku desersi, istilah yang merujuk pada tindakan meninggalkan pasukan dalam dunia ketentaraan saat berada dalam situasi bahaya.
“Ini kalau tentara namanya desersi, itu dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah, aduh itu tidak bisa tuh, sorry tuh. Saya enggak mau tanya partai mana,” ujarnya, menegaskan bahwa persoalan ini murni tentang tanggung jawab dan integritas, lepas dari afiliasi politik.
Presiden menambahkan bahwa pemerintah pusat akan terus memperkuat koordinasi penanganan bencana dengan pemerintah daerah demi respons yang lebih cepat dan tepat.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tidak meninggalkan wilayah tugas tanpa alasan yang jelas, terutama dalam keadaan darurat. “Pemimpin itu harus di depan, harus menemani rakyatnya. Kalau kita diberi amanah, ya harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tambahnya.
Pernyataan tegas Presiden ini menjadi pesan moral bagi para pemimpin daerah agar lebih peka dan menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas.
Pemerintah pusat menegaskan bahwa tidak akan memberikan toleransi bagi tindakan yang mengabaikan kepentingan publik, terutama dalam konteks kebencanaan yang menuntut kehadiran dan kepemimpinan nyata di lapangan.
